INI-KLIK.ID - Bupati Takalar,
Mohammad Firdaus Daeng Manye meminta pencairan Dana Operasional Pemerintahan
Desa Non Penghasilan Tetap (Siltap) tahap II segera ditindaklanjuti. Dana
tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional pemerintahan desa selama tiga
bulan, April hingga Juni 2026.
Permintaan
itu disampaikan Daeng Manye dalam pertemuan bersama Ketua APDESI Takalar,
Parawangsa dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar, Achmad
Rivai di ruang kerja Bupati Takalar, Senin (24/8/2026).
Dalam
pertemuan tersebut, Parawangsa menyampaikan kebutuhan pemerintah desa terkait
kelancaran pencairan dana operasional. Menurutnya, dukungan anggaran diperlukan
agar aktivitas pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat tetap
berjalan.
Merespons
aspirasi tersebut, Daeng Manye langsung memberikan arahan kepada Kepala BKAD
Takalar untuk segera menindaklanjuti proses pencairan Dana Operasional Non
Siltap tahap II sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah itu dinilai penting agar
kebutuhan operasional desa tidak menghambat pelayanan publik.
Selain
persoalan anggaran, Daeng Manye mengingatkan seluruh kepala desa agar menjaga
kekompakan dalam menjalankan pemerintahan. Ia meminta kepala desa memperkuat
komunikasi dan koordinasi dengan perangkat serta seluruh unsur terkait di
wilayah masing-masing.
“Pak
Desa harus selalu solid dalam menjalankan pemerintahan di desanya, terutama
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Daeng Manye.
Menurutnya,
kepala desa memiliki posisi strategis karena menjadi bagian pemerintahan yang
paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, keberlangsungan pemerintahan desa
tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi juga kekompakan dan
koordinasi seluruh perangkat desa.
Daeng
Manye berharap pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap II segera
terealisasi bagi pemerintah desa di Takalar. Sinergi pemerintah daerah dan
pemerintah desa dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik tetap
berjalan sekaligus mempercepat pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
