INI-KLIK.ID- Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Takalar.
Rancangan KUA-PPAS tersebut diterima
Wakil Ketua II DPRD Takalar, Irwan Iskandar dalam Rapat Paripurna di ruang
rapat Paripurna Gedung DPRD Takalar, Rabu (26/8/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati Daeng Manye
mengungkapkan, KUA-PPAS 2027 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan
nasional, Pemprov Sulsel serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Takalar
2027.
Menurutnya, KUA-PPAS tidak sekadar
menjadi dokumen perencanaan anggaran, tetapi juga menjadi arah pemerintah
daerah dalam mengelola keuangan untuk pembangunan, pelayanan publik dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan anggaran turut
mempertimbangkan berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan APBD 2025
dan 2026.
“Ada kebutuhan masyarakat yang harus
kita jawab, ada persoalan pembangunan yang harus kita selesaikan dan ada
keterbatasan fiskal yang harus kita kelola dengan penuh kehati-hatian,”
ungkapnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemkab
Takalar menetapkan lima agenda pembangunan prioritas. Agenda ini meliputi
penguatan tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui
kewirausahaan.
Selanjutnya, industrialisasi agromaritim
dan hilirisasi pertanian, pembangunan SDM pembangunan infrastruktur berkelanjutan,
serta penguatan ketahanan lingkungan dan bencana.
Untuk mendukung agenda tersebut,
pendapatan daerah 2027 diproyeksikan mencapai Rp998,457 miliar. Angka itu turun
sekitar Rp17,614 miliar atau 1,73% dibandingkan proyeksi pendapatan APBD 2026
sekitar Rp1,016 triliun.
Penurunan dipengaruhi penyesuaian
sejumlah objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perubahan jumlah transfer dari
pemerintah, khususnya pemerintah provinsi.
Sementara itu, belanja daerah 2027
ditargetkan Rp969,567 miliar atau turun sekitar Rp41,614 miliar, setara 4,12%
dibandingkan target belanja APBD 2026 Rp1,011 triliun.
Daeng Manye mengatakan, penyesuaian
belanja dilakukan sebagai konsekuensi penurunan penerimaan daerah dengan
memangkas belanja yang dinilai kurang efektif guna menjaga kondisi fiskal tetap
sehat.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan yang
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya
diproyeksikan Rp10 miliar, turun dari target APBD 2026 Rp34 miliar.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan
direncanakan Rp38,890 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang yang telah
jatuh tempo. Daeng Manye berharap, pembahasan bersama DPRD menghasilkan APBD
2027 yang sehat, tepat sasaran, efektif, efisien dan transparan.
“Kami yakin dan percaya kita semua
memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat
kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang
lebih merata, dan kesempatan hidup yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Rancangan KUA-PPAS tersebut selanjutnya
dibahas bersama antara Pemkab dan DPRD Takalar sebelum ditetapkan menjadi APBD
Tahun Anggaran 2027.
