Jangan Membuat Keputusan Seumur Hidup Saat Sedang Lapar

* Catatan humaniora tentang perut, kekuasaan, sampah, dan keputusan-keputusan yang lahir dari keadaan yang salah.

Oleh: Mashud Azikin

Ada sebuah pepatah Tiongkok yang terdengar sederhana—bahkan seperti nasihat seorang ibu kepada anaknya yang belum sarapan: “Jangan buat keputusan seumur hidup saat Anda sedang lapar.”

Saya kira orang Tiongkok tahu sesuatu yang sering kita lupakan: pikiran manusia kerap bertekuk lutut pada isi perutnya.

Orang lapar bisa menganggap warung sebelah sebagai restoran terbaik di dunia. Orang haus bisa membeli air mineral dengan harga tiga kali lipat. Orang yang sedang marah mengira membalas pesan WhatsApp adalah keputusan strategis. Dan pejabat yang terdesak popularitas mengira proyek megah pasti sama dengan kebijakan yang baik.

Padahal belum tentu.

Perut yang kosong mempunyai politiknya sendiri. Ia membuat kita tergesa-gesa, memendekkan kesabaran, dan mengubah pertimbangan menjadi sekadar pemenuhan kebutuhan. Dalam keadaan lapar, manusia tidak sedang mencari yang terbaik—ia hanya mencari yang segera.

Di situlah pepatah ini bertransformasi dari sekadar nasihat makan menjadi refleksi mendalam: ia berbicara tentang cara manusia mengambil keputusan saat berada di bawah tekanan.

Kita hidup di zaman yang gemar mengambil keputusan dengan perut lapar. Lapar uang, lapar jabatan, lapar pengakuan, lapar pembangunan, lapar investasi, lapar pujian—bahkan lapar terlihat berhasil. Akibatnya, banyak keputusan dibuat bukan karena kita menemukan jalan terbaik, melainkan karena kita sudah tidak tahan dengan keadaan hari ini.

Kota ingin cepat bersih, lalu sampah dipindahkan. Perusahaan ingin cepat untung, lalu alam dieksploitasi. Pemerintah ingin cepat terlihat bekerja, lalu proyek dibangun sebelum akar masalah dipahami. Masyarakat ingin serbapraktis, lalu barang sekali pakai dianggap berkah peradaban.

Setelah semuanya selesai, barulah kita bertanya: mengapa masalahnya kembali lagi? Sebab kita hanya mengobati rasa lapar, bukan menyembuhkan penyakitnya.

Sampah adalah cermin yang paling jujur.

Selama puluhan tahun kita memperlakukan sampah seperti asing yang tak ingin kita kenal. Begitu keluar dari pintu rumah, ia segera diserahkan kepada petugas: “Ini urusan pemerintah.”

Pemerintah mengangkutnya: “Ini urusan TPA.” TPA menampungnya, hingga suatu hari TPA berkata: cukup.

Tumpukan sampah menjulang seperti monumen dari gaya hidup kita sendiri. Ironisnya, ketika gunungan itu membusuk dan mengeluarkan bau, kita marah kepada pemerintah. Ketika sungai tersumbat, kita menyalahkan hujan. Ketika banjir datang, kita menyalahkan drainase. Jarang kita bertanya pada diri sendiri: “Apa yang sebenarnya saya masukkan ke dalam kantong sampah pagi tadi?”

Padahal, keputusan ekologis terbesar sebuah kota tidak selalu dibuat di kantor wali kota. Ia dibuat di dapur, di meja makan, di warung, dan di pasar. Ia ditentukan oleh tangan seorang ibu ketika memisahkan kulit buah dari plastik, tangan seorang anak ketika memilih tempat sampah yang benar, serta rumah-rumah yang mungkin tidak pernah masuk televisi.

Karena itu, memilah sampah bukan sekadar pekerjaan teknis belaka. Ia adalah latihan etika.

Ketika memilah sampah organik dan anorganik, kita sedang menegaskan bahwa tidak semua benda bisa diperlakukan sama. Kulit pisang bukan plastik, sisa makanan bukan residu, dan botol bekas bukan sekadar sampah. Mereka memiliki perjalanan yang berbeda.

Sampah organik dapat kembali menjadi kompos, eco-enzyme, pakan, energi, atau bagian dari siklus biologis. Material anorganik tertentu dapat kembali menjadi bahan baku. Inilah logika ekonomi sirkular: apa yang kita sebut sampah hari ini mungkin adalah sumber daya yang gagal kita kenali.

Namun untuk melihat itu, kita harus berhenti 'lapar'. Bukan lapar dalam arti fisik, melainkan lapar untuk segera membuang, segera selesai, segera bersih, dan segera praktis. Kota yang beradab bukanlah kota yang paling cepat membuang sampah, melainkan kota yang paling bijak menentukan ke mana sesuatu harus pergi setelah selesai digunakan.

Ada ironi lain. Kita sering mengajarkan anak-anak untuk menjaga lingkungan, tetapi orang dewasa memberi teladan yang bertolak belakang.

Kita berpesan, “Jangan membuang sampah sembarangan,” namun di dalam mobil, orang tua membuka kaca dan melempar bungkus makanan. Kita mengajari, “Hemat air,” tetapi membiarkan keran bocor. Kita berbicara tentang perubahan iklim sambil menjadikan konsumsi berlebihan sebagai simbol keberhasilan.

Anak-anak akhirnya mempelajari satu hal yang lebih meresap daripada semua slogan: bahwa manusia dewasa sering mengatakan satu hal dan melakukan hal lain.

Pendidikan lingkungan bukan hanya soal menambah pengetahuan, melainkan mengubah kebiasaan. Dan perubahan kebiasaan selalu membutuhkan satu hal yang tidak populer: kesediaan menunda kenikmatan (delayed gratification).

Pepatah Tiongkok itu mengajarkan kita untuk menunda keputusan dan kesenangan sesaat demi sesuatu yang lebih baik dalam jangka panjang. Dalam urusan lingkungan, prinsip ini krusial.

Kita mungkin ingin membuang semua sampah dalam satu kantong karena praktis, tetapi kenyamanan lima menit itu menjadi persoalan lingkungan selama puluhan tahun. Kita mungkin ingin menggunakan plastik sekali pakai karena murah, tetapi murah di kasir tidak berarti murah bagi bumi. Kita mungkin ingin membakar sampah karena cepat menghilangkannya dari pandangan, tetapi hilang dari mata bukan berarti hilang dari ekosistem.

Sampah yang dibakar berubah menjadi emisi, yang ditimbun menjadi beban, dan yang dibuang ke sungai menjadi bencana bagi orang lain. Apa yang kita sebut selesai sering kali hanya berpindah tempat.

Di sinilah politik lingkungan menjadi krusial.

Politik sering dipahami sempit sebagai perebutan kekuasaan. Padahal dalam pengertian yang lebih luas, politik adalah bagaimana kita menentukan siapa mendapat apa, siapa menanggung akibatnya, dan siapa membayar biayanya.

Ketika seseorang membuang sampah sembarangan, ia sebenarnya sedang membuat keputusan politik: menghemat tenaganya sendiri dengan memindahkan beban kepada masyarakat. Ketika sebuah industri membuang limbah tanpa pengolahan layak, ia memindahkan biaya produksi kepada lingkungan. Ketika sebuah kota hanya membangun TPA tanpa membenahi perilaku di hulu, kota itu sedang melempar persoalan kepada generasi berikutnya.

Itulah sebabnya sampah bukan sekadar persoalan kebersihan; sampah adalah persoalan keadilan. Siapa yang menikmati barang? Siapa yang menghasilkan sampah? Siapa yang mengangkutnya? Siapa yang mengolahnya? Siapa yang mencium baunya? Dan siapa yang mewarisi akibatnya?

Kita juga harus belajar bahwa tidak semua keputusan harus dibuat hari ini. Ada keputusan yang memang darurat, tetapi ada keputusan yang sebaiknya diberi kesempatan untuk mengendap—seperti kopi yang baru diseduh, jangan langsung diminum ketika masih mendidih.

Begitu pula dalam hidup. Jangan menikah ketika sedang mabuk kesepian. Jangan bercerai ketika sedang marah. Jangan mengundurkan diri ketika sedang tersinggung. Jangan membeli sesuatu hanya karena ingin terlihat berhasil. Dan jika bisa, jangan membuat kebijakan publik hanya karena sedang dikejar tepuk tangan.

Tepuk tangan cepat datang dan cepat pergi, namun dampak kebijakan bisa tertinggal hingga satu generasi.

Dalam urusan lingkungan, kita membutuhkan pertobatan ekologis. Bukan pertobatan dalam arti merasa bersalah semata, melainkan perubahan arah:

·         Dari membuang menjadi mengelola.

·         Dari mengambil menjadi merawat.

·         Dari linear menjadi sirkular.

·         Dari “setelah saya buang, bukan urusan saya” menjadi “apa yang terjadi setelah saya selesai menggunakan?”

Pertanyaan terakhir itu sederhana, tetapi ia mampu mengubah peradaban. Ukuran kemajuan manusia bukan hanya dari berapa banyak yang mampu diproduksinya, melainkan seberapa bertanggung jawab ia terhadap apa yang ditinggalkannya.

Mungkin itulah sebabnya pepatah Tiongkok tadi layak ditempel bukan hanya di dapur, melainkan juga di ruang rapat pemerintah, kantor perusahaan, ruang sidang parlemen, hingga di depan cermin kamar tidur.

·         Jangan membuat keputusan seumur hidup ketika sedang lapar.

·         Jangan membuat keputusan tentang hutan ketika sedang lapar kayu.

·         Jangan membuat keputusan tentang laut ketika sedang lapar ikan.

·         Jangan membuat keputusan tentang tanah ketika sedang lapar beton.

·         Jangan membuat keputusan tentang kota ketika sedang lapar proyek.

·         Dan jangan membuat keputusan tentang masa depan anak-anak ketika kita sedang lapar keuntungan hari ini.

Generasi mendatang tidak bisa hadir untuk membatalkan keputusan kita. Mereka hanya bisa menerima akibatnya.

Bumi mungkin tidak membutuhkan manusia yang selalu punya semua jawaban. Bumi hanya membutuhkan manusia yang mau berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan.

Berhenti. Tarik napas. Lihat kembali apa yang hendak kita buang, apa yang hendak kita beli, apa yang hendak kita bangun, dan siapa yang akan menerima akibatnya.

Lalu bertanyalah: “Apakah ini benar-benar keputusan terbaik, atau saya hanya sedang lapar?”

Sebab barangkali, banyak kerusakan ekologis di dunia ini bermula dari keputusan yang sebenarnya tidak berniat jahat—hanya terlalu tergesa-gesa. Dan manusia yang tergesa-gesa sering lupa bahwa bumi tidak pernah mengenal tombol undo.

Maka sebelum mengambil keputusan besar, barangkali kita perlu makan dulu. Bukan hanya supaya perut kenyang, melainkan agar akal punya kesempatan untuk pulang. Dan ketika akal sudah pulang, kita akan sadar: sampah yang kita pilah hari ini bukan sekadar sampah yang kita kelola, melainkan masa depan yang sedang kita putuskan.