Oleh: Mashud Azikin (Anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar)
Ada yang
terasa janggal setiap kali Agustus tiba.
Bendera
merah putih dikibarkan, jalanan dihiasi umbul-umbul, dan lomba-lomba rakyat
digelar meriah. Lagu perjuangan membahana dari pengeras suara. Kita merayakan
kemerdekaan dengan gempita, namun ada satu pertanyaan yang jarang diundang ke
panggung perayaan: merdeka dari apa, dan merdeka untuk siapa?
Delapan
puluh satu tahun Proklamasi, kita memang tidak lagi melihat serdadu kolonial
dengan senapan. Secara politik, kita telah merdeka. Namun, bagaimana dengan
kedaulatan bumi tempat kita berpijak?
Sebuah bangsa
mungkin telah terbebas dari penjajahan asing, tetapi belum tentu merdeka dari
cara berpikir eksploitatif yang memperlakukan tanah, hutan, laut, sungai, dan
udara sekadar sebagai komoditas. Kita mengusir penjajah dari halaman rumah,
tetapi tanpa disadari, kita masih mewarisi cara pandang kolonial dalam
mengelola ruang hidup.
Merdeka, Tetapi Ruang Hidup Dikontrakkan
Kolonialisme
masa lalu datang membawa kapal perang. Hari ini, kolonialisme ekologis
hadir secara halus lewat dokumen investasi, izin konsesi, dan narasi
"pembangunan strategis". Bahasanya modern dan teknokratis, tetapi
dampaknya purba:
- Hutan ditebang dan gunung
dikeruk.
- Sungai tercemar dan pesisir
direklamasi.
- Pulau-pulau kecil kehilangan
benteng alaminya.
- Masyarakat adat diasingkan di
tanah kelahirannya sendiri oleh batas konsesi.
Atas nama
Produk Domestik Bruto (PDB), pohon direduksi menjadi kayu, tanah menjadi aset,
dan laut menjadi ruang ekstraksi. Yang alpa dari kalkulasi ekonomi modern
adalah hal-hal paling esensial: ingatan kolektif, kebudayaan, dan keterikatan
batin masyarakat dengan alamnya.
Bagi
masyarakat adat, hutan bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan perpustakaan
hidup yang menyimpan pengetahuan leluhur dan tata nilai. Ketika hutan
hilang, yang lenyap bukan hanya kayu, melainkan sebuah ensiklopedia kebudayaan.
Alam Bukan Mesin ATM
Kita harus
berhenti memperlakukan alam layaknya mesin penarik sumber daya. Ekonomi modern
sangat mahir menghitung pertumbuhan, tetapi kerap gagap mengukur kehilangan.
Jika
pertumbuhan ekonomi dibayar dengan deforestasi, pencemaran, dan bencana
ekologis, apakah kita benar-benar sejahtera? Atau kita justru sedang
memindahkan beban kemiskinan dan kerusakan kepada generasi mendatang?
Dari
perspektif ekologi humaniora, manusia bukanlah entitas yang berdiri terpisah di
luar alam. Kita adalah bagian dari ekosistem. Kita minum dari airnya, bernapas
lewat udaranya, dan akan kembali menjadi tanah. Bukan manusia yang memiliki
bumi, melainkan manusialah yang berada dalam kepemilikan bumi.
Rahim yang Diperlakukan Seperti Gudang
Nusantara
bukan sekadar wilayah administratif—ia adalah rahim kehidupan. Dari rahim
inilah peradaban dan identitas kebangsaan kita disemai. Kerusakan lingkungan,
dengan demikian, bukan sekadar masalah teknis, melainkan krisis kebudayaan.
- Sungai yang mati bukan hanya
kehilangan air, tetapi kehilangan cerita.
- Pesisir yang rusak bukan hanya
kehilangan mangrove, tetapi kehilangan benteng pertahanan dan identitas
nelayannya.
Kemerdekaan
ekologis tidak boleh berhenti menjadi jargon pidato kenegaraan. Apa artinya
kedaulatan jika rakyat tidak berdaulat atas ruang hidupnya? Apa artinya
"Indonesia Raya" jika sebagian anak bangsa hidup cemas setiap kali
hujan turun karena sungai tak lagi mampu menampung air?
Penjajahan Tanpa Seragam & Ketimpangan
Antargenerasi
Penjajahan
ekologis jarang hadir dalam bentuk kekerasan kasat mata. Ia bersembunyi di
balik kata-kata manis: investasi, efisiensi, hilirisasi, dan pertumbuhan.
Namun, alam bekerja dengan hukum yang pasti: setiap utang ekologis pada
akhirnya akan ditagih.
Jika tidak
dibayar hari ini, ia akan ditagih sepuluh tahun lagi dalam bentuk banjir, dua
puluh tahun lagi dalam bentuk kekeruhan dan kekeringan, atau diwariskan kepada
anak cucu kita dalam bentuk krisis air bersih.
Ini adalah
bentuk ketimpangan demokrasi antargenerasi: generasi hari ini menikmati
hasil eksploitasi, sementara generasi mendatang menanggung seluruh hukumannya.
Padahal, udara bersih, air layak, dan laut yang sehat adalah hak mutlak mereka
yang belum lahir.
Merah, Putih, dan Hijau Kehidupan
Peringatan
kemerdekaan harus bergeser dari sekadar seremoni menuju tanggung jawab ekologis
nyata. Kedaulatan ekologis harus diwujudkan dalam kebijakan publik:
- Perlindungan hak-hak masyarakat
adat.
- Penataan ruang berkeadilan dan
pemulihan ekosistem.
- Transisi energi bersih dan
ekonomi sirkular.
- Pengelolaan sampah berbasis
sumber dan budaya merawat.
Sudah
saatnya kita menambahkan satu dimensi dalam imajinasi kebangsaan: Merah
adalah keberanian, Putih adalah ketulusan, dan Hijau adalah
keberlanjutan kehidupan. Tanpa warna hijau, merah putih hanya menjadi kain yang
berkibar di atas ruang hidup yang meranggas.
Pada usia 81
tahun, Indonesia tidak hanya membutuhkan perayaan yang riuh, tetapi juga
keberanian untuk mengoreksi arah pembangunan. Saat berdiri memberi hormat
kepada Merah Putih di bulan Agustus ini, luangkan hormat kita kepada tanah,
air, hutan, laut, serta generasi masa depan.
Sebab
kemerdekaan yang sejati bukan hanya ketika kita berani berkata, "Kami
tidak lagi dijajah," melainkan ketika bangsa ini mampu menegaskan:
"Kami
tidak lagi menjajah alam kami sendiri."
