INI-KLIK.ID - Masalah akurasi data kesejahteraan sosial kembali memicu sorotan tajam di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Banyak warga kurang mampu terancam kehilangan akses bantuan sosial (bansos) dan siswa terancam kehilangan beasiswa akibat tingginya status peringkat ekonomi (desil) yang tercatat. Padahal, kondisi riil masyarakat di lapangan jauh dari kata sejahtera.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Takalar dari Fraksi Gerindra, Israwati, mengungkapkan bahwa akar dari ketidaksesuaian ini terletak pada proses pendataan dan pemutakhiran di tingkat pemerintah desa. Hal tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi bersama para camat dan Dinas Sosial Takalar pada Selasa (8/9/2026), yang potongan videonya sempat viral di media sosial.
Israwati membeberkan sejumlah temuan ironis di lapangan. Warga miskin kerap terdata berada pada desil tinggi (seperti desil 6 atau 7), yang secara sistem dikategorikan sebagai warga mampu.
“Banyak warga yang desilnya enam atau tujuh, padahal rumahnya masih beralaskan tanah,” tegas Israwati.
Selain bansos, carut-marut pendataan ini berdampak langsung pada siswa kurang mampu. Beasiswa mereka terpaksa dihentikan karena status desilnya tiba-tiba melonjak naik.
Ia juga menyoroti fenomena "saling lempar tanggung jawab" antara pemerintah desa dan dinas di tingkat kabupaten saat warga meminta klarifikasi. Padahal, penginputan dan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sejatinya merupakan kewenangan serta tanggung jawab pemerintah desa.
Oleh karena itu, Israwati mendesak para camat untuk segera mengumpulkan para kepala desa dan operator SIKS-NG guna memberikan pemahaman teknis terkait mekanisme pemutakhiran data di tingkat desa. Langkah evaluasi mendasar ini dinilai sangat mendesak agar bantuan sosial dan beasiswa daerah dapat kembali tepat sasaran.
