INI-KLIK.ID – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, mendorong Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
Salah satu langkah
yang dinilai dapat ditempuh yakni menerapkan kebijakan pengurangan mobilitas
bagi pegawai Pemerintah Kota Makassar, terutama jika kondisi antrean BBM belum
sepenuhnya normal.
Aswar mengatakan,
kebijakan tersebut tidak harus diberlakukan dalam jangka waktu tertentu secara
kaku. Pemkot Makassar dapat mengevaluasi kondisi dari hari ke hari dan kembali
menerapkan aktivitas normal apabila situasi sudah membaik.
“Ini tidak
serta-merta harus langsung seminggu. Kita akan melihat. Kalau insyaallah hari
Selasa atau Rabu kondisinya sudah lebih baik, ya sudah, kita langsung masuk dan
kembali seperti biasa,” kata Aswar saat ditemui di Kantor Sayap DPRD Makassar,
Minggu (13/9/2026).
Menurut legislator
dua periode tersebut, pengurangan mobilitas menjadi salah satu cara yang dapat
dilakukan pemerintah untuk membantu menekan penumpukan kendaraan di SPBU.
Ia berharap
kebijakan tersebut dapat mendukung upaya penanganan persoalan distribusi BBM
sehingga kondisi di lapangan secara bertahap kembali normal.
“Ini salah satu
cara dari pihak Pemerintah Kota dengan kebijakan yang bisa kita pakai atau kita
ambil untuk memastikan penumpukan di SPBU dalam rangka pengisian bahan bakar
bisa kita minimalisir,” ujarnya.
Meski
mendorong pengurangan mobilitas, Aswar menegaskan kebijakan tersebut tidak
boleh mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurutnya,
sejumlah layanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga
harus tetap berjalan.
“Untuk layanan
publik tetap jalan. Tetap dong. Kalau itu tidak ada liburnya, layanan publik di
Kota Makassar ini tidak ada liburnya,” tegasnya.
Terkait
perkembangan antrean BBM di Makassar, Aswar mengaku mulai melihat adanya
kondisi yang lebih landai di sejumlah SPBU.
Ia bahkan menerima
laporan dari masyarakat yang menunjukkan waktu antrean pengisian BBM sudah jauh
lebih singkat dibanding sebelumnya.
“Saya lihat tadi
beberapa sudah landai antreannya. Bahkan ada masyarakat yang mengirim video,
dia masuk pukul 15.01, pukul 15.09 sudah keluar. Artinya tidak sampai 10
menit,” ungkapnya.
Aswar menilai
kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa upaya pemerintah bersama sejumlah pihak
mulai memberikan dampak terhadap pelayanan BBM kepada masyarakat.
Ia juga
mengapresiasi keterlibatan pemerintah pusat dan berbagai instansi dalam
menangani persoalan antrean BBM.
Menurutnya,
persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena antrean panjang
di SPBU berdampak terhadap aktivitas masyarakat hingga perekonomian.
“Pemerintah ini
serius untuk memperbaiki. Tidak ada yang kita mau kondisi ini berlarut-larut.
Kita mau seluruh elemen bersama-sama cepat menyelesaikan persoalan ini,”
katanya.
Aswar berharap berbagai
langkah yang dilakukan pemerintah dapat mempercepat normalisasi distribusi BBM
sekaligus mengurangi antrean panjang yang dalam beberapa waktu terakhir
dikeluhkan masyarakat di sejumlah SPBU Kota Makassar.
“Kita akan
maksimalkan supaya tidak lagi terjadi antrean-antrean panjang di SPBU,”
pungkasnya.
