INI-KLIK.ID - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026 mendapat persetujuan sembilan fraksi DPRD Takalar untuk dibahas ke tahapan berikutnya.
Pandangan umum sembilan fraksi tersebut
disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Takalar di Gedung DPRD Takalar, Minggu
(27/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD
Takalar, Irwan Iskandar dan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Takalar, Hengky Yasin
yang mewakili Bupati, Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Persetujuan tersebut disertai sejumlah
catatan yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Catatan fraksi
mencakup berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Mulai dari layanan kesehatan,
infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, penanganan kekeringan, pendapatan
asli daerah (PAD), aset pemerintah hingga penguatan UMKM dan persoalan kawasan
pesisir.
Fraksi Golkar, misalnya, meminta
pemerintah memperkuat jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan miskin
ekstrem, termasuk warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Fraksi ini juga menyoroti sejumlah ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan
penanganan serta meminta perhatian terhadap belanja pegawai.
Selain
itu, Fraksi PKS menyoroti penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dalam
perubahan anggaran. Pemerintah daerah menjelaskan, penurunan PAD antara lain
dipengaruhi proyeksi penerimaan RS Galesong yang tidak mencapai target serta
berkurangnya sejumlah retribusi. Pemda menyatakan optimalisasi PAD tetap
dilakukan tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.
Fraksi PPP menekankan agar pembangunan
fisik dalam APBD Perubahan disusun berdasarkan kebutuhan lapangan dan skala
prioritas. Sementara Fraksi PDI Perjuangan mengangkat persoalan jalan,
pendidikan, kesehatan, pelayanan saat musim kemarau, konflik lahan Pulau
Mangkeng, abrasi pesisir Galesong, UMKM dan bantuan sosial.
Catatan lainnya datang dari Fraksi
NasDem yang meminta pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat dilakukan
secara berkala, termasuk kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan kondisi darurat.
Fraksi Gerindra juga mendorong optimalisasi aset daerah, termasuk aset terkait
pembiayaan PEN, agar dapat memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap PAD.
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Wabup Takalar, Hengky Yasin menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan DPRD. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.(*)
